uu 40 tahun 2004. PERATURAN. uu 40 tahun 2004

PERPU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. UU No. Menjalankan UU SJSN memerlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang benar. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perluUNDANG-UNDANG NO. NUMBER 40 OF 2004 ON NATIONAL SOCIAL SECURITY SYSTEM BY THE BLESSINGS OF ALMIGHTY GOD PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Considering :. UU No. Dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun (tahun 2004 s. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. UNDANG-UNDANG NO. Dasar hukum BPJS Ketenagakerjaan karyawan adalah UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 40 Tahun 2004 Pasal 3 menetapkan, “Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Undang--Undang No. UU No. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358); 4. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e. 8. ” Penjelasan UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UNDANG-UNDANG NO. Undang-. Undang-undang (UU) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ABSTRAK: bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur; bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan. See Full PDFDownload PDF. dengan pengesahan UU No. KETENTUAN PENUTUP. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan. Tidak ada Hak Cipta atas:PROSES PENYUSUNAN UU NO. 2011. 40 Tahun 2004 tentang SJSN pada tanggal 19 Oktober Tahun 2004. Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. d. – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 40 TAHUN 2014 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 1 TAHUN 2013 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 10 TAHUN 2011 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 32 TAHUN 1997 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 2 TAHUN 2009 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 40 TAHUN 2004 –. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. 007/PUU-III/2005,. PERATURAN. 2004. Posted on September 05, 2020 16:44. Undang-undang (UU) No. Sehingga UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Online Public Access Catalog. Demikian penjelasan tentang isi Undang Undang KDRT yang memuat aturan, larangan hingga sanksi pidana bagi pelaku KDRT. berijazah paling rendah sarjana hukum; e. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan. Jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”). 4756. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2004. Download : UU-Nomor-35-Tahun-2014 43. PEMERINTAHAN DAERAH. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Status: Hanya untuk pelanggan Sistem Jaminan Sosial Nasional Ditetapkan: 19 Oktober 2004 Berlaku: 19. 1. ×. TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN . UU No. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tipe Dokumen. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f , b. Berdasarkan UU BPJS ini, dibentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”), yaitu BPJS Kesehatan. 1 Undang – Undang (UU) Republik Indonesia: • UU No. PASAL I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) diubah sebagai berikut: 1. Tipe Dokumen. Peraturan Pemerintah; d. UU No. 24 Tahun 2011 Terkait Dengan UU No. NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. bahwa . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). UU 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 16 tahun 2001 tentang Yayasan memiliki alasan mengapa perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku pada. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sjsn 2. 132, TLN NO. TENTANG . 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. Prinsip nirlaba dalam pengetahuan s. Login. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. "Jadi poin ketiga itu besaran tarif ditinjau 2 tahun sekali begitu juga dengan besaran iuran ditinjau 2 tahun sekali. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. 01 WITA," kata gubernur di Manado, Kamis. Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional diatur. 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan. Peraturan tersebut menjadi bukti adanya sebuah komitmen yang besar dari pemerintah maupun pemangku kepentingan yang terkait dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Tempat Penetapan. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 89 Tentang Perubahan Terhadap Pasal 18 UU 40 TAHUN 2004. I. Hubungan Antar Peraturan. 2 Tahun 2004 tentang Lembaga Administrasi Negara, yang mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan tata kerja lembaga administrasi negara di Indonesia. Dengan berlakunya UU ini, maka sekaligus akan mengubah dan mencabut sejumlah UU lain yang. 40 Tahun 2004’, Skripsi Program Sarjana Universitas Airlangga (Airlangga Press 2003). UU No. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Aria Yuditia, Yusup Hidayat, Suparji Achmad Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana. UU SJSN akan menyelaraskan penyelenggaraan yang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia; d. Amar Putusan:1. Jakarta: ForumSahabat, 2008. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2004. Undang-Undang No. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua,. Law of Republic Indonesia No. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41 pada tanggal 31 Maret 2023. Undang-undang (UU) No. 6. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 2. UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa jamin Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Kekayaan harta pailit, termasuk di dalamya segala barang yang terhadapnya berlaku hak menahan barang. Dasar pemikiran lahirnya UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang. KMA No. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup. 40 Tahun 2009 Kepemudaan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. pdf: Unduh : Bagikan. 40 Tahun 2014. . 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG-UNDANG NO. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Republik Indonesia. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL . Undang-undang (UU) NO. TENTANG. 150, 2004 (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456). METADATA PERATURAN. UU No, 39 Tahun 2004, yang selanjutnya diatur lebih teknis dalam Permenakertrans No. Produk Hukum Terbaru. bahwa setiap orang. by Estomihi FP Simatupang, SH. perubahan kesembilan atas PP No. UU No. R. Undang-undang (UU) No. UU 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Dasar hukum peraturan ini : UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ketentuan mengenai: a. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan. -----. 4421, LL SETNEG : 19 HLM. Seperti halnya UU No. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan •Ratifikasi Konvensi ILO (ILO C. 2 Jenis Kepesertaan Berdasarkan Perpres No. 17, Pasal 20, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; Mengingat : 1. 3. penundaan kewajiban pembayaran utang. U. ABSTRAK: CATATAN:No. 2) UU No. H. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat menjadi anggota; f. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tipe Dokumen. UU No. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah undang--undang yang mengatur tentang Jaminan Sosial, ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2004 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Megawati Soekarnoputri. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) No. ID – Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. sistem jaminan sosial nasional dengan rahmat tuhan yang maha esa. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang. Dengan demikian proses penyusunan UU SJSN memakan waktu 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dan 17 (tujuh belas) hari sejak Kepseswapres No. 156 Tahun 2004. Jan 1 2014 INDONESIA. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (vide Pasal 41 UU Cipta Kerja). Bentuk. Sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004, BPJS merupakan badan. PRESIDEN. Download : UU-Pengadilan-HAM 45. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan pekerjaan yang layak. Hubungan Antar Peraturan. STATUS PERATURAN. Jika merujuk kepada UU No. 27 Tahun 1990 (X). Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional diatur. 34, TLN NO. Jkn (jaminan kesehatan nasional) adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat indonesia. (uu no. – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 40 TAHUN 2014 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 1 TAHUN 2013 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 10 TAHUN 2011 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 32 TAHUN 1997 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 2 TAHUN 2009 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 40 TAHUN 2004 –. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-undang (UU) No. com - BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang. 40 tahun 2007, LN No.